KEGADUHAN PANDEMI, DAN KEBIJAKAN SETENGAH HATI

 

Gambar : Warga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

bicara tentang pandemi tentu tidak aka ada habisnya mulai dari warung kopi emperan jalan sampai ke café elit ber AC bahasan tentang pandemi tidak akan ada habisnya. Dan bahasan pandemi pasti lebih banyak kepada mereka yang percaya atau tidak percaya dengan kejadian ini. Meskipun disisi lain bagaimanapun harus diakui pemerintah kita cenderung konyol dalam menangani pandemi virus ini dan terlihat seolah – olah telah mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Seperti kita ketahui bersama, Sudah sejak satu tahun terakhir kita dilanda pandemic yang berujung pada keadaan panceklik seperti yang kita alami sampai hari ini. Efek pandemic hampir dirasakan oleh semua golongan masyarakat Indonesia khususnya pada kelas ekonomi menengah kebawah, ada yang mampu bertahan adapula yang harus gulung tikar, ada yang masih bekerja dengan upah minim ada juga yang harus rela menerima nasib sebagai pengangguran setelah di PHK.

Ada nggak sih diantara para pembaca yang budiman disini yang memperhatikan situasi di piala EURO 2021 ini. setalah prancis pulang kampung, satu – satunya hal yang menjadi perhatian saya adalah protocol kesehatan. Apabila sorot camera mengarah ke kursi penonton/supporter. Dimana tidak ada satu orang pun yang berusaha menjaga jarak ataupun sekedar memakai masker. Yang menjadi perhatian saya adalah EURO 2021 adalah kompetisi bergengsi dunia dan menghadirkan orang dari puluhan Negara peserta yang masing – masing diikuti oleh pendukungnya.

Tapi kenapa seolah – olah tidak ada lagi upaya pemberlakuan protocol kesehatan, dimana belum lama ini tim bulu tangkis kita (Indonesia) harus dipulangkan dari inggris tanpa mengikuti satu-pun pertandingan? Ini menjadi catatan penting yang sedang dipelajari oleh Kang Dikin (Salah satu pedagang sate keliling yang sering lewat di depan rumahku).

Pembatasan sosial pun diberlakukan mulai dari pembatasan mobilitas orang yang menyebabkan kerumunan, penyemprotan disinfektan disegala sisi pemukiman warga hingga ke jalan – jalan yang menurut WHO adalah sebuah tindakan konyol, pemberlakuan Work From Home (WFH), Belajar dari Rumah meskipun kebanyakan siswa di Indonesia bagian Timur utamanya papua belum terjangkau jaringan internet, penutupan pasar swalayan, tempat hiburan malam, kawasan wisata, hingga penutupan rumah – rumah ibadah dan pembatasan perayaan hari – hari besar dan penangkapan orang yang dengan sengaja mengadakan kerumunan.

Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan progresif seperti Bantuan Langsung Tunai, kursus keahlian melalui kartu prakerja, bantuan untuk para pengusaha UMKM, penagguhan kredit bank dan lain – lain. Sepertinya itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan kecuali pertumbuhan jumlah hutang Negara yang makin membengkak.

anehnya disaat penyebaran virus ini tengah mengganas pemerintah justru menggenjot pembahasan UU Cipta Kerja yang direncanakan akan menjadi senjata pamungkas untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic. Walau diguyur aksi demonstrasi dari beberapa lapisan masyarakat yang menolak, tetap tidak mengendurkan niat pemerintah untuk meneken Omnibus Law tersebut menjadi produk UU Cipta kerja. Walaupun hampir setahun pasca diresmikan tidak ada kemajuan yang signifikan kecuali makin menguatnya cengkraman oligarki terhadap arah kebijakan Negara

Bahkan dalam pengesahannya, UU Cipta Kerja sempat diwarnai oleh skill tersembunyi dari ketua DPR RI yang ternyata bisa mematikan mic Anggota Sidang yang sedang menyampaikan pendapatnya karena hanya membuang waktu saja. Dan menghambat laju demokrasi baru yang sedang dipertontonkan Negara melalui  cucu sang Proklamator Bangsa.

Bahkan gelombang protes yang muncul kemudian harus direpresi Karena dianggap melanggar prokes serta alasan bahwa masih banyak jalan demokratis lainnya yang bisa ditempuh ketimbang membahayakan diri dan keluarga dengan berkumpul dan berpanas – panasan dijalan raya. Kecuali Pilkada serentak memang tidak bisa ditunda karena itu menyangkut hayat hidup orang yang berada di lingkup kekuasaan serta hayat hidup orang banyak.

Salah satu solusi yang ditawarkan presiden adalah dengan memasukkan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi. Meskipun yang mengikutinya harus menemui nestapa Karena belum lama ini presiden sendiri telah menginstruksikan ke mahkamah konstitusi untuk menolak segala gugatan tentang omnibus law.

Celakanya lagi ditengah pandemi yang begitu menghebohkan ini, seolah mendapat sinyal dari pelemahan KPK yang sudah berjalan sejak dua tahun terakhir. para cukong dan lintah darat masih sempat untuk melaksanakan akal bulusnya melakukan korupsi dana bansos dan pengadaan alat rapid test palsu. Sungguh kelakuan yang sangat tidak terpuji kecuali itu atas sepengetahuan atasan atau sekedar meniru apa yang terjadi di level yang lebih tinggi.

terlepas dari semua itu meskipun disertai dengan data yang sangat tidak jelas. Harus diakui Indonesia adalah salah satu Negara yang paling terdampak oleh infeksi virus yang berasal dari wuhan ini. Walau tercatat sebagai salah satu Negara yang tecepat dalam mendatangkan vaksin untuk menangani wabah, tetap saja Indonesia masih menjadi salah satu Negara yang di blacklist oleh pemerintah arab Saudi untuk pelaksanaan haji 2021.

Dan salah satu pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini adalah mengapa pemerintah kita terkesan plin – plan dalam penanganan wabah virus ini dan terkesan seperti memanfaatkan keadaan untuk mencuri kesempatan?. apakah virus corona ini benar benar ada atau hanya akal – akalan semata untuk memuluskan akal bulus??.

Ataukah memang program yang diusung pemerintah dalam penanganan wabah hanya sebatas tindakan spontanitas dan tidak didasari atas kajian mendalam untuk perumusan kebijakan yang lebih strategis, ataukah karena pondasi ekonomi yang terbangun tidak cukup kokoh untuk menjadi sandaran bagi pengetatan perlindungan terhadap rakyat?

Apapun itu mari kita berharap Pemberian vaksin untuk menciptakan herd immunity benar – benar menjadi solusi yang kongkrit dari pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini. Walaupun banyak pihak yang meragukan jenis vaksin yang didatangkan, serta ada banyak kejadian warga yang secara kebetulan harus meregang nyawa secara tiba – tiba tidak lama setelah vaksinasi. Dan ada banyak pihak yang menilai bahwa tujuan akhir dari vaksinasi ini adalah herd stupidity yang terjadi seiring dengan semakin berkurangnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Banyak rakyat yang menolak untuk divaksin Karena termakan oleh pengaruh kampanye – kampanye yang menilai produk vaksin yang didatangkan adalah tidak layak dan masih dalam tahap percobaan (Kita jadi kelinci percobaan cuk) serta vaksin yang didatangkan tidak memenuhi syarat uji klinis dan haram. Tapi meskipun begitu tidak ada jaminan kepastian apakah kampanye itu adalah sepenuhnya salah ataukah sebaliknya.

So, terkait dengan pertanyaan yang belum terjawab diatas, mari kita memikirkannya bersama – sama dengan memperbanyak referensi dari sumber terpercaya, itung – itung untuk mengisi waktu luang dalam menjalani masa pembatasan sosial ini. Sambil menantikan kebijakan apalagi yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan wabah ini. Dengan harapan Semoga apa yang diwacanakan pemerintah bukanlah kebalikan dari pelaksanaannya.